uu adminduk. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat (7) huruf a UU No. uu adminduk

3878, LL SETNEG : 14 HLM. Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Adminduk bertentangan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Database kependudukan belum terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik sehingga menjadi akar masalah dalam kusutnya pemenuhan hak sipil dan politik. Aturan soal e-KTP bagi TKA tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 123, TLN No. 2. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Agama maupunSistem Arsip Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berbasis nomor induk kependudukan. bahwa dengan berlakunya UU No. Secara spesifik, KPAI dan Jaker PAK memohon pengujian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), (4), Pasal 30 ayat (1),. id dan beritasore. Data kependudukan; 6. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Sebagai informasi, dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2013. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 poin a UU Adminduk telah secara nyata menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dengan penetapan. Pasal 34 Undang-Undang No. 000 saat mengakses data NIK akan menjadi penerimaan negara dari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran; Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bagi PPP, Arwani menambahkan, isi revisi tersebut harus mempertegas perbedaan soal. tirto. co. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan. 1. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26. com. 24 Tahun 2013 (“UU Adminduk”). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. UU Adminduk Diskriminatif Bagi Penganut Aliran Kepercayaan; Penghayat Kepercayaan Tercantum di KTP Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan melaksanakan keputusan MK soal sejumlah pasal dalam UU Adminduk yang dinilai diskriminatif tersebut. Terlihat bahwa, kolom tentang KK yang ada dalam Pasal 61 ayat (1) UU Adminduk belum disesuaikan mengikuti tafsir baru yang diperintahkan di dalam putusan MK tersebut. ILUSTRASI. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk mengatur sebagai berikut: Pasal 49. Sri Walny Rahayu. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. TENTANG. Ekonomi Bisnis. Pengertian anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dapat diakui. 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan • PP No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2. Meski ketentuan tersebut hanya berlaku di Surabaya, tapi sesuai tabel di atas, akta kelahiran dan KK adalah dasar dari penerbitan KTP (lihat juga Pasal 61 ayat [5] UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. muhammad rifyal fahmi. Sedangkan Orang Asing yang dimaksud UU Adminduk adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 97/PU/XIV/2016, h. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk mengatur sebagai berikut: Pasal 49. Nomor 23 TAhun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Rabu (11/12). Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. Undang-undang (UU) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Tetapi benarkah fungsi RT/RW dalam praktik cuma perkara teknis administrasi kependudukan (adminduk) semata, sehingga. With the enactment of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration (UU Adminduk), in Article 106 all Staatsblads regulating the classification. TENTANG DATABASE PERATURAN. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi kependudukan,. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 24 Thn 2013 oleh Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil – sumber Ditjen Dukcapil,. Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri, dalam UU Adminduk maupun peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Begitu UU Adminduk disahkan dengan draf yang lama, maka konsekwensinya Dukcapil menjadi. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Desa tidak memiliki kewenangan atributif dan delegatif berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan layanan Adminduk. Sistem Arsip Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan aplikasi dan. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk merinci dokumen kependudukan yaitu meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Putusan MK 2017 itu, yang melihat UU Adminduk dalam terang Pasal 28 dan 29 UUD 45, menegaskan bahwa. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu. Baca juga: SEMA soal Nikah Beda Agama Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum. 1. UU Adminduk Diskriminatif Bagi Penganut Aliran Kepercayaan; Diskriminasi Penganut Kepercayaan; Persoalan Diskriminasi Persoalannya, seperti halnya Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) juga mengharuskan pengosongan kolom agama bagi para penganut agama yang belum diakui perundangan atau penghayat kepercayaan. Hal itu telah diatur oleh Undang-Undang (UU) 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk. Perpres 96/2018 Terbit, Ini Persyaratan Pendaftaran Biodata Penduduk dan Penerbitan KK. Judul. Lebih lanjut, telah diterbitkan peraturan pelaksana dari UU Adminduk, yaitu Perpres 96/2018. Apabila pembiayaan bersumber dari PHLN, dikhawatirkan penyelesaian. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. Bukan sekali terjadi. Satunama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tim Hukum Pusat Pengkajian Dan Pelayanan Informasi, Amandemen UU 1945 dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasioanal, (Jakarta: Sekertariat Jendral DPR-RI, 2001), h. Kedudukan Hukum . Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. Risiko kebocoran data disebut masih akan tetap terjadi meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk. Hidayatullah. Pasal 34 Undang-Undang No. Pada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan aktanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu. 23 Tahun 2006 dan PP No. Pelaporan kelahiran yang semula berasas peristiwa sekarang dirubah berdasar asas domisili : Pasal 27 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi. Akademisi University of Malaya, Prof Abu Bakar Munir. UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengangkatan Anak. Kedua Pasal. 16. Atas dasar petitum itu, sebenarnya elemen data yang harus dimasukkan pada kolom AGAMA/KEPERCAYAAN ini tidak boleh lagi eksklusif dan limitatif mengacu pada. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. Jika tidak ada laporan, berarti anak yang baru lahir itu. Tholabi menjelaskan, dalam kenyataannya terdapat ambiguitas norma antara hukum perkawinan dan hukum. Dasar hukum uu nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah. Tampilkan Semua (asp/fca) nikah. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) Pasal 17. UU No. Selengkapnya, Pasal 83A ayat (1) UU Adminduk berbunyi, “Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur. Download Free PDF View PDF. Selama ini, para penghayat kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, dan Sapto Darmo, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. ” Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25. Download 64d26-5358-19__uu__no_24_th_2013. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. kepercayaan yang ditunjuk pemerintah, dan kemudian. Undang-undang Adminduk, NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011. Namun, menurut MK, hal itu bukan berarti negara mengakui. Alasan Pemerintah mengubah pasal tentang instansi Dukcapil yang terpusat, karena persoalan anggaran. Menurutnya, ruang perkawinan beda agama masih tetap terbuka dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. Dengan demikian bukan kewajiban yang mengada-ada ketika pilihan kebijakan dalam UU Adminduk menganut asas stelsel aktif. Ini artinya sebenarnya SEMA mengesampingkan UU Adminduk UU 23/2006 Pasal 35 huruf a," ujar Bivitri saat dihubungi, Kamis (20/7/2023). 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan PP No. bagi penghayat dijabarkan dalam Pasal 81-83 PP Nomor 37. dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah. Hidup berdampingan, bukan saling menyalahkan. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan. Adapun mengenai Kartu Tanda Penduduk elektronik (“KTP-el”) WNA telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU 24/2013 yang mengubah Pasal 63 angka (1) UU Adminduk, sebagai berikut: Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. 23 Tahun 2006 te 23 ntang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), setiap WNA yang punya kartu izin tinggal tetap (KITAP) diberikan KTP elektronik,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, dikutip dari kantor berita. Kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'. Sementara, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Hukum waris mewarisi. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan penganut aliran kepercayaan masuk dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dasar Hukum belum diketahui. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. id - Komisi II DPR RI mewacanakan akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk merinci dokumen kependudukan yaitu meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta. Pertimbangan lahirnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. Sejatinya, KTP sebagai akses atau pintu masuk. 2007 No. "Bahwa dengan demikian pula Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara objektif. D. Dibawah ini adalah UU No. Judul. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 05 Mei 2019 / By Admin / Didownload 1. Maka, ketua pengadilan negeri bisa memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam UU Adminduk tersebut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. PENGATURAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 . Jakarta, 11 Desember 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang. H. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural; 8. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. TENTANG. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan. id, Sabtu (30/9), Camat Panyabungan Barat Muhammad Syukri Nasution, mengungkapkan, ini hari kedua pelayanan. KTP-el yang sudah diterbitkan. pdf. Dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a UU Adminduk menyebutkan masa berlaku KTP selama lima tahun. JAKARTA -- Masih adanya peristiwa pernikahan beda agama meski Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 sudah diterbitkan dinilai akibat dari masih adanya ruang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas. Pengakuan dan Pengesahan Anak Pengakuan Anak. Jadi sebaiknya putusan MK ditindaklanjuti dengan revisi UU Adminduk, segera dimasukkan ke (prolegnas) program legislasi nasional, lalu masuk ke daftar akumulatif terbuka putusan MK, kata dia saat dihubungi Republika. Untuk itu, melalui petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ”Kami optimistis itu bisa terealisasi,” katanya. Baca juga: Warga dari Tangerang dan Dumai Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Tahun. Kewajiban instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; 5. Sesuai amanat Undang-undang Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. “Realitas ini harus diselesaikan melalui harmonisasi antar norma di. Peradilan Tata Usaha Negara. uu no. Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menjadi dasar hukum dilaksanakannya perkwinan beda agama di Indonesia. Agama yang akan di anut oleh anak. Pemohon meminta pasal terkait dibatalkan. perkawinan dengan persetujuan dari pemuka penghayat. 15. Pada tahun 2018, Kominfo juga memberikan acuan tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Tahun 2007. Bahwa Pengakuan Anak berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. Terlihat bahwa, kolom tentang KK yang ada dalam Pasal 61 ayat (1) UU Adminduk belum disesuaikan mengikuti tafsir baru yang diperintahkan di dalam putusan MK tersebut. Lebih lanjut, Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Pengertian anak yang dilahirkan diluar. Ambon (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon menyiapkan layanan administrasi kependudukan melalui mesin Anjungan. Terkait percepatan layanan, Revisi UU Adminduk akan mengakomodir layanan dokumen kependudukan melalui proses digitalisasi. Perubahan Uundang-Undang ini berlaku sejak diundangkan. Selasa, 26 September 2023. Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan. Bahwa selanjutnya Paubahan Ketiga UUD 1945 sal 24C ayat (1) Per menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus. Surabaya Bergerak new. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;Pokja Identitas Hukum telah berhasil merumuskan naskah akademik dan RUU Adminduk versi masyarakat sipil, yang saat ini masih terus disempurnakan Kamis, 6 Juli 2023 Tribunnews PremiumJenis-jenis Data Pribadi Menurut UU PDP, Ini Rinciannya. 19/2016 ttg Informasi & Transaksi Elektronik • PP No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Permohonan pengujian UU Adminduk ini diajukan oleh Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul’ula, dan Rahmat Ramdani. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: ” Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke. 2. KOMPAS. Patut diperhatikan pula, ketentuan Pasal 93 UU Adminduk, yang berbunyi: Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak. Para pemohon meminta Penghayat. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 , maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah. Klasifikasi. Berkaitan dengan tindak. 928 kali. Yakni, UU No. Meski demikian, dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru memberi ruang pernikahan yang mengindahkan tata. Inheritance Law is the only area of law that still applies different laws for Indonesian citizens with varying groups as regulated in Articles 131 and 163 of the Indische Staats regeling. Gugatan Legalitas Nikah Beda Agama di UU Adminduk Kandas.